DaunBali, Nasional – Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 yang diajukan oleh paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Putusan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 itu disampaikan oleh Ketua MK Suhartoyo di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, pada Senin (22/4) sore.
“Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Suhartoyo membacakan amar putusan MK atas permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh Ganjar-Mahfud. Suhartoyo juga menyatakan bahwa Mahkamah menolak eksepsi pihak termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya.
Dalam perkara ini, Suhartoyo juga menyebut adanya pendapat berbeda (dissenting opinion) dari tiga hakim konstitusi, yaitu Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Enny Nurbaningsih. Kedua perkara ini diputuskan setelah sidang dan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang diikuti oleh 8 dari 9 hakim konstitusi.
Hakim konstitusi Anwar Usman tidak terlibat dalam proses sidang karena sebelumnya telah dinyatakan melanggar etik dalam putusan perkara yang mengubah syarat calon presiden-calon wakil presiden. Putusan itu kemudian menjadi dasar KPU untuk menetapkan Gibran sebagai peserta Pilpres 2024.
Sebelumnya, gugatan hasil Pilpres 2024 juga diajukan oleh Anies-Muhaimin, namun MK juga menolak gugatan tersebut. Salah satu tuntutan dari kedua kubu adalah meminta MK membatalkan hasil perhitungan suara KPU terkait pemilihan presiden yang ditetapkan pada 20 Maret 2024 serta menyatakan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi sebagai peserta pilpres.
MK telah menggelar sidang sengketa Pilpres 2024 sejak Rabu (27/3) dan menerima keterangan dari berbagai pihak terkait, termasuk Bawaslu dan Prabowo-Gibran. Dalam proses tersebut, MK juga mendengarkan keterangan dari para saksi dan ahli yang disajikan oleh semua pihak. Juga, MK menerima puluhan amicus curiae yang diajukan oleh berbagai pihak, termasuk dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.